Kominfo Buat Aturan Blokir Media Sosial

Kominfo Buat Aturan Blokir Media Sosial – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan membina dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan menjelaskan Peraturan Menteri akan membahas soal administrasi administrasi dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial.

“Apalagi nanti akan ada permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan itu, ada tahapan yang dikenakan pembobol administrasi seperti denda. Itu akan memberikan efek jera dan nantinya akan lebih jelas aturannya yang mana, ”kata Semuel dalam rencana virtual, Senin (19/10) dikutip forbes.com.

Sebelumnya, kebenaran informasi bahwa Kemenkominfo bakal melakukan pemblokiran media sosial pada Kamis (8/10) malam akibat imbas

Namun Menkominfo Johnny G. Plate membantah pihaknya akan melakukan pemblokiran media sosial terkait demo menolak UU Cipta Kerja. Dia mengatakan informasi yang diukur di media sosial adalah berita bohong.

“Hoax,” ujar Johnny, Kamis (8/10).

Semuel menjelaskan dalam satu permintaan pemblokiran media sosial atau konten tertentu, pemerintah harus mengikuti protokol tetap dengan menyertakan aturan yang membuktikan bahwa konten atau media sosial itu mengandung hoaks.

Semuel mengatakan pemerintah bisa melakukan penutupan ke media sosial yang terbukti tidak hoaks meski platformnya dibanjiri oleh hoaks. Semuel pernyataan media sosial bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah tidak bisa berkolaborasi dengan melawan hoaks.

Leave a Reply